Notaris & PPAT
Pembubaran Perusahaan (Likuidasi PT): Prosedur dan Dokumen yang Dibutuhkan dari Notaris
🛡️
Ditinjau & Diverifikasi Ahli (E-E-A-T Co-Author)
Kantor Notaris PPAT ABIDAMitra Resmi Jasa.LegalPembubaran perusahaan atau likuidasi PT diatur dalam Pasal 142-152 UU No. 40/2007. Pahami peran notaris dalam pembuatan akta pembubaran, penunjukan likuidator, kewajiban pengumuman koran 30 hari, alur 6 tahap hingga terbit SK pencoretan badan hukum Kemenkumham, serta estimasi biayanya.
Pembubaran perusahaan atau likuidasi PT adalah pengakhiran status badan hukum perseroan secara resmi berdasarkan ketentuan Pasal 142 sampai Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses penutupan ini mewajibkan pembuatan akta keputusan RUPS di hadapan notaris, penunjukan likuidator untuk membereskan seluruh aset dan kewajiban, serta publikasi pengumuman di surat kabar harian nasional paling lambat 30 hari. Notaris kemudian mendaftarkan pemberitahuan pembubaran ke sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM hingga terbit surat pencoretan status badan hukum perseroan dari daftar resmi negara.
Menghentikan kegiatan operasional bisnis tanpa menuntaskan prosedur likuidasi formal menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat merugikan bagi pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Perseroan yang dibiarkan terbengkalai tanpa penutupan resmi tetap memikul kewajiban pelaporan pajak tahunan, potensi denda administratif dari instansi perizinan, hingga risiko tuntutan perdata atas utang piutang masa lalu. Proses likuidasi perseroan ibarat membereskan dan membersihkan rumah sebelum menyerahkan kunci kembali kepada pemilik; seluruh barang inventaris dihitung, tunggakan tagihan listrik serta air dilunasi, barulah perjanjian sewa dapat diakhiri secara sah. Panduan ini menguraikan dasar hukum pembubaran, peran notaris dalam penyusunan akta autentik, tahapan 6 fase likuidasi, daftar kelengkapan dokumen, tabel estimasi biaya, serta mitigasi risiko yuridis bagi perseroan Anda.
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) merupakan proses pengakhiran status badan hukum perseroan yang wajib diikuti dengan pemberesan seluruh harta kekayaan dan pelunasan kewajiban utang perseroan kepada pihak ketiga. Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT) menegaskan bahwa pembubaran perseroan tidak serta-merta melenyapkan eksistensi badan hukum saat itu juga. Perseroan tetap mempertahankan status badan hukumnya semata-mata untuk menjalankan proses pemberesan harta oleh likuidator (pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan urusan aset dan utang). Selama proses likuidasi berlangsung, setiap surat keluar dan dokumen transaksi wajib mencantumkan klausul tambahan di belakang nama perseroan, yaitu kata "dalam likuidasi" (contoh: PT Maju Jaya Makmur (Dalam Likuidasi)).
ENAM ALASAN HUKUM PEMBUBARAN PT (PASAL 142 AYAT 1 UU PT)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. KEPUTUSAN RUPS │
│ Disetujui minimal 3/4 pemegang saham bersuara sah dalam rapat resmi │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 2. BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU ANGGARAN DASAR │
│ Masa berlaku pendirian PT habis tanpa perpanjangan sebelum jatuh tempo│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 3. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI │
│ Permohonan Kejaksaan, pemegang saham 1/10 bagian, atau kreditur │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 4. PENCABUTAN KEPAILITAN OLEH PENGADILAN NIAGA │
│ Harta pailit debitor perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 5. HARTA PAILIT DALAM KEADAAN INSOLVENSI │
│ Total utang perseroan pailit melebihi seluruh nilai aset yang ada │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 6. DICABUTNYA IZIN USAHA UTAMA PERSEROAN │
│ Pemerintah mencabut izin operasional yang mewajibkan likuidasi legal│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Undang-undang mengatur enam penyebab yuridis yang mendasari pembubaran perseroan terbatas:
Pemegang saham memiliki hak penuh untuk menghentikan operasional perseroan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usulan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan pembubaran sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 89 ayat (1) UU PT).
Anggaran Dasar perseroan dapat menetapkan jangka waktu berdirinya perseroan, misalnya selama 10, 25, atau 50 tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir dan pemegang saham tidak menyelenggarakan RUPS untuk memperpanjang jangka waktu sebelum masa berlakunya habis, perseroan bubar demi hukum. Notaris akan membuat akta penegasan berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan sebagai dasar penunjukan likuidator.
Pengadilan Negeri berwenang menetapkan pembubaran perseroan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan. Permohonan dapat diajukan oleh Kejaksaan apabila perseroan melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Pemegang saham yang mewakili minimal 10% saham dapat memohon pembubaran jika perseroan tidak mampu menjalankan kegiatan operasional akibat konflik internal berkepanjangan. Kreditur juga dapat mengajukan permohonan apabila perseroan tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo.
Pengadilan Niaga dapat memutuskan pencabutan kepailitan perseroan atas usul Hakim Pengawas. Kondisi ini terjadi apabila harta pailit debitor perseroan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi kepailitan dan imbalan jasa kurator. Pencabutan kepailitan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembubaran badan hukum perseroan.
Insolvensi adalah kondisi ketika jumlah total utang perseroan melebihi seluruh nilai harta kekayaan yang dimiliki. Apabila perseroan telah dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolvensi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perseroan wajib dilikuidasi oleh kurator yang bertindak selaku likuidator.
Pencabutan izin usaha utama oleh instansi pemerintah berwenang mengakibatkan perseroan kehilangan dasar hukum untuk beroperasi. Peraturan perundang-undangan mewajibkan perseroan yang dicabut izin usahanya untuk segera menunjuk likuidator dan melaksanakan proses likuidasi guna melindungi hak masyarakat serta konsumen.
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik keputusan RUPS serta memproses administrasi pencatatan pembubaran di Kementerian Hukum dan HAM. Ketiadaan keterlibatan notaris mengakibatkan penutupan perusahaan cacat prosedur, tidak tercatat dalam database negara, dan berisiko digugat oleh kreditur maupun instansi perpajakan.
PERAN HUKUM NOTARIS DALAM DUA FASE LIKUIDASI PT
FASE AWAL (PEMBUBARAN & PENUNJUKAN LIKUIDATOR)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RUPS / AKTA PKR PEMBUBARAN │
│ Mencatat kuorum 3/4, penunjukan likuidator, & penghentian direksi │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 2. PEMBERITAHUAN TAHAP I KE DITJEN AHU ONLINE KEMENKUMHAM │
│ Mendaftarkan status perubahan nama: "PT ... (Dalam Likuidasi)" │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
FASE AKHIR (PEMBERESAN & PENGHAPUSAN BADAN HUKUM)
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 3. PEMBUATAN AKTA PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR │
│ Mencatat laporan hasil pemberesan & pemberian acquit et de charge │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 4. PEMBERITAHUAN TAHAP II KE DITJEN AHU ONLINE KEMENKUMHAM │
│ Mengajukan pencoretan badan hukum hingga terbit SK Bukti Penghapusan│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Peran spesifik notaris terbagi ke dalam empat fungsi yuridis utama:
Notaris hadir secara langsung menyaksikan jalannya rapat untuk membuat Akta Berita Acara RUPS (Proces-Verbaal), atau menerima kuasa direksi untuk menuangkan risalah rapat tertulis ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Pembubaran Perseroan. Notaris memverifikasi keabsahan mata acara rapat, memeriksa kepemilikan saham, memastikan tercapainya kuorum kehadiran minimal 3/4 bagian, serta merumuskan penunjukan likuidator beserta besaran imbalan jasanya. Sejak tanggal akta pembubaran disahkan, wewenang direksi beralih penuh kepada likuidator.
Notaris memproses penginputan data pembubaran ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran. Sistem AHU Kemenkumham menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan mencatat status perseroan menjadi perseroan dalam likuidasi pada Daftar Perseroan.
Notaris menyusun Akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai Pertanggungjawaban Likuidator setelah seluruh aset dicairkan, utang dibayar, dan sisa kekayaan dibagikan kepada pemegang saham. Akta autentik ini memuat persetujuan pemegang saham terhadap laporan keuangan akhir likuidasi serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya (acquit et de charge) kepada likuidator.
Notaris menyampaikan pemberitahuan berakhirnya likuidasi ke Ditjen AHU Online Kemenkumham paling lambat 30 hari sejak tanggal RUPS pertanggungjawaban diterima. Menteri Hukum dan HAM kemudian mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari Daftar Perseroan. Notaris menyerahkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pengakhiran Status Badan Hukum resmi kepada likuidator sebagai bukti final bahwa PT telah resmi bubar secara permanen.
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) wajib dijalankan melalui enam tahapan prosedural yang runtut agar seluruh hak pemangku kepentingan terlindungi secara sah menurut undang-undang. Prosedur ini membutuhkan waktu rata-rata 4 hingga 12 bulan tergantung pada kompleksitas aset, verifikasi utang piutang, dan proses audit perpajakan.
ALUR LENGKAP 6 TAHAP PROSEDUR LIKUIDASI PT
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 1: PENYELENGGARAAN RUPS PEMBUBARAN & AKTA NOTARIS │
│ Kuorum 3/4, tunjuk likuidator, sahkan penghentian kegiatan operasional │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 2: PEMBERITAHUAN TAHAP I (AHU KEMENKUMHAM & KORAN NASIONAL) │
│ Lapor AHU dlm 30 hari + iklan koran nasional & Berita Negara (BNRI) │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 3: INVENTARISASI HARTA & PENGAJUAN KLAIM KREDITUR (60 HARI) │
│ Likuidator mendata aset, mencatat piutang, & menerima klaim tagihan │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 4: PEMBERESAN ASET, PELUNASAN PAJAK, & PEMBAGIAN SISA LIKUIDASI │
│ Bayar utang, selesaikan hak karyawan, peroleh Tax Clearance / tutup NPWP│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 5: RUPS PERTANGGUNGJAWABAN LIKUIDATOR & AKTA NOTARIS AKHIR │
│ Pemegang saham menerima laporan akhir & memberi pembebasan tanggung jawab│
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ TAHAP 6: PENCORETAN BADAN HUKUM DI AHU & PENGUMUMAN KORAN KEDUA │
│ Terbit SK Menteri Penghapusan Badan Hukum & publikasi koran penutupan │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Berikut rincian pelaksanaan setiap tahapan likuidasi perseroan:
Temukan dan konsultasikan berkas Anda langsung ke kantor Notaris terverifikasi di wilayah Anda melalui Jasa.Legal.
Direksi menyelenggarakan RUPS Pembubaran dengan agenda tunggal pembubaran perseroan dan penunjukan likuidator. Jika RUPS tidak menunjuk likuidator independen, Direksi secara otomatis bertindak selaku likuidator perseroan (Pasal 142 ayat (3) UU PT). Notaris membuat Akta Berita Acara RUPS atau Akta PKR Pembubaran Perseroan yang mengesahkan berakhirnya masa tugas direksi dan dewan komisaris, serta mengalihkan kewenangan pengurusan kepada likuidator.
Likuidator dan notaris wajib melaksanakan dua kewajiban publikasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan (Pasal 147 ayat (1) UU PT):
Kreditur diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman surat kabar untuk mengajukan tagihan piutang disertai bukti pendukung yang sah kepada likuidator (Pasal 147 ayat (3) UU PT). Selama masa tunggu tersebut, likuidator melakukan inventarisasi kekayaan perseroan yang mencakup pencatatan seluruh aktiva (kas bank, properti, kendaraan, piutang usaha) dan pasiva (utang bank, utang supplier, kewajiban perpajakan, hak pesangon karyawan).
Likuidator melakukan eksekusi pembayaran dengan urutan prioritas yang diatur undang-undang:
Setelah seluruh aset habis dibagi dan kewajiban lunas, likuidator menyelenggarakan RUPS Pertanggungjawaban Hasil Likuidasi. Pemegang saham memeriksa neraca akhir likuidasi, menyetujui laporan realisasi pembayaran utang, dan menandatangani pemberian acquit et de charge. Notaris menuangkan keputusan rapat ini ke dalam Akta Pertanggungjawaban Likuidator autentik.
Notaris mengajukan permohonan pencoretan status badan hukum perseroan ke Ditjen AHU Online Kemenkumham dalam waktu 30 hari sejak RUPS pertanggungjawaban disetujui (Pasal 152 ayat (1) UU PT). Likuidator secara simultan memasang pengumuman hasil akhir likuidasi di surat kabar harian nasional. Menteri Hukum dan HAM menghapus nama perseroan dari Daftar Perseroan dan menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pengakhiran Status Badan Hukum. Sejak tanggal penerbitan surat tersebut, perseroan resmi bubar dan status badan hukumnya terhapus untuk selamanya.
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) membutuhkan kelengkapan berkas legalitas korporasi, dokumen laporan keuangan penutupan, serta bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Kelengkapan dokumen yang rapi mempercepat proses pembuatan akta di notaris dan verifikasi pada sistem AHU Kemenkumham.
CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN LIKUIDASI PT
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DOKUMEN LEGALITAS HISTORIS KORPORASI │
│ • Salinan Akta Pendirian & seluruh Akta Perubahan Anggaran Dasar │
│ • SK Pengesahan & Surat Penerimaan Pemberitahuan Kemenkumham lengkap│
│ • NIB, Izin Usaha, NPWP PT, & Surat Keterangan Domisili │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 2. DOKUMEN IDENTITAS PERSONAL PENGURUS & PEMEGANG SAHAM │
│ • KTP & NPWP seluruh Direksi dan Dewan Komisaris aktif │
│ • KTP & NPWP seluruh Pemegang Saham perseorangan │
│ • Legalitas lengkap badan hukum pemegang saham (jika ada) │
│ • KTP, NPWP, & Surat Kuasa/Penunjukan Likuidator │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 3. DOKUMEN KEUANGAN, ASSET & PAJAK (CLOSING AUDIT) │
│ • Laporan Keuangan Penutupan (Neraca Likuidasi Awal & Akhir) │
│ • Rekening koran bank operasional perseroan 6 bulan terakhir │
│ • Surat Keputusan Penghapusan NPWP / Surat Pencabutan PKP dari KPP │
│ • Bukti penyelesaian pesangon karyawan & penutupan BPJS │
│ • Bukti kliping fisik pengumuman surat kabar harian nasional (2x) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Daftar dokumen wajib yang harus diserahkan kepada notaris meliputi:
Berkas Legalitas Perusahaan:
Berkas Identitas Pengurus dan Pemegang Saham:
Dokumen Keuangan dan Pemberesan:
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) memerlukan alokasi anggaran operasional yang meliputi jasa notaris, biaya publikasi surat kabar nasional, biaya PNBP Kemenkumham, serta audit laporan keuangan. Besaran total biaya penutupan sangat dipengaruhi oleh skala usaha perseroan, jumlah aset yang dilikuidasi, serta ada atau tidaknya sengketa perpajakan.
Berikut tabel estimasi rincian biaya penutupan dan likuidasi perseroan terbatas di wilayah perkotaan Indonesia:
| Komponen Biaya Likuidasi PT | Estimasi Biaya (Rp) | Keterangan & Waktu Pembayaran |
|---|---|---|
| Akta RUPS Pembubaran (Tahap I) | Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 | Honorarium notaris untuk pembuatan Akta Berita Acara RUPS / PKR Pembubaran |
| PNBP AHU Kemenkumham Tahap I | Rp 500.000 – Rp 1.000.000 | Biaya voucher pendaftaran status perseroan dalam likuidasi ke Kemenkumham |
| Iklan Koran Nasional (Tahap I) | Rp 1.500.000 – Rp 3.500.000 | Publikasi pengumuman pembubaran & pemanggilan kreditur di koran nasional (1 kolom) |
| Penerbitan Berita Negara (BNRI) | Rp 500.000 – Rp 1.000.000 | Pencatatan pengumuman resmi pada Percetakan Negara Republik Indonesia |
| Akta Pertanggungjawaban (Tahap II) | Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 | Honorarium notaris untuk pembuatan Akta RUPS Pertanggungjawaban Akhir Likuidator |
| PNBP AHU Kemenkumham Tahap II | Rp 500.000 – Rp 1.000.000 | Biaya pendaftaran permohonan pencoretan status badan hukum perseroan |
| Iklan Koran Nasional (Tahap II) | Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 | Publikasi pengumuman hasil akhir likuidasi di koran harian nasional |
| Jasa Tax Clearance & Audit Pajak | Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 | Pengurusan penutupan NPWP, audit kepatuhan, dan penerbitan SK Penghapusan NPWP |
| Total Estimasi Biaya | Rp 16.500.000 – Rp 36.500.000 | Estimasi total pengurusan likuidasi standar tanpa sengketa peradilan |
Alokasi biaya tersebut dibayarkan secara bertahap mengikuti perkembangan fase likuidasi. Likuidator membayarkan biaya tahap pertama saat pendaftaran akta pembubaran, biaya operasional audit selama masa pemberesan aset, dan biaya tahap kedua saat penutupan status badan hukum di Kemenkumham.
[!WARNING]
⚠️ Jebakan Umum: Mengabaikan Pengumuman Surat Kabar dan Pemberitahuan AHU
Likuidator sering kali mengabaikan kewajiban memasang pengumuman pembubaran di surat kabar harian nasional dalam batas waktu 30 hari sejak tanggal pembubaran PT. Kelalaian ini mengakibatkan likuidator bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas seluruh kerugian serta tagihan kreditur yang belum terselesaikan.
Pembubaran perusahaan (likuidasi PT) menuntut ketelitian administratif dan kepatuhan hukum tinggi agar pemegang saham maupun direksi bebas dari tanggung jawab pribadi di masa depan. Menyerahkan proses penutupan badan hukum kepada notaris yang berpengalaman memastikan setiap tahapan RUPS, publikasi media massa, penyelesaian kewajiban perpajakan, hingga penerbitan SK penghapusan badan hukum berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Konsultasikan rencana likuidasi perseroan Anda sejak awal bersama notaris rekanan terpercaya untuk memetakan kewajiban aset dan menyusun jadwal penutupan secara sistematis. Notaris akan memandu penyusunan draf keputusan pemegang saham, mengurus validasi di sistem AHU Kemenkumham, serta mengamankan seluruh bukti dokumen penutupan perseroan Anda.
Direktori Jasa.Legal memuat profil Notaris di Jakarta Timur terverifikasi di seluruh kota besar Indonesia lengkap dengan rincian keahlian hukum korporasi, legalitas resmi, dan ulasan klien. Temukan notaris terdekat di wilayah domisili perseroan Anda sekarang untuk menyelesaikan penutupan badan usaha secara profesional, aman, dan berkekuatan hukum tetap.
Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) adalah dokumen wajib sebelum ahli waris bisa mencairkan tabungan, mengurus balik nama sertifikat, atau mengklaim aset almarhum. Lembaga yang berwenang berbeda-beda berdasarkan golongan pewaris: Kelurahan/Desa (WNI Bumiputera), Notaris (WNI non-Bumiputera), atau Balai Harta Peninggalan (WNA). Proses memakan 3–14 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen.
Biaya jasa Notaris untuk mendirikan PT berkisar Rp 2.000.000–5.000.000 untuk akta pendirian. Namun total biaya resmi mendirikan PT termasuk PNBP Kemenkumham (Rp 200.000–500.000), materai, dan pengurusan NIB OSS bisa mencapai Rp 3.000.000–8.000.000. Tidak ada tarif nasional baku — setiap Notaris menetapkan tarif sendiri, tapi honorarium tidak boleh bertentangan dengan kepatutan.
Wasiat harus dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan akta autentik (untuk wasiat olografis pun harus dititipkan ke Notaris). Pembuat wasiat harus minimal 18 tahun atau sudah menikah. Isi wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie — bagian wajib yang dilindungi UU untuk anak kandung dan orang tua. Wasiat wajib didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Kemenkumham.
Anda seorang profesional hukum? Kendalikan data profil publik Anda dan kelola permintaan klien yang masuk secara sistematis.
© 2026 Jasa.Legal. Hak cipta dilindungi. |
Optimized by jasaseo.id