Standar Biaya Notaris PPAT Jakarta Berdasarkan UUJN & Peraturan BPN 2026

Penetapan biaya jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah DKI Jakarta diatur secara ketat oleh plafon tarif maksimal legal guna mencegah persaingan tarif tidak sehat dan melindungi kepastian hukum masyarakat. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), honorarium Notaris dibatasi maksimal 1% hingga 2,5% berdasarkan nilai ekonomis akta. Sementara itu, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021 membatasi uang jasa PPAT maksimal 1% dari nilai transaksi properti. Notaris dan PPAT dilarang menggabungkan honorarium jasa ke dalam sistem paket borongan tanpa merinci kewajiban setoran pajak negara. Klien yang memerlukan layanan kenotariatan dan pertanahan transparan dapat menghubungi Notaris di Jakarta Selatan atau Notaris di Jakarta Pusat.

Transparansi rincian biaya melindungi klien dari penggelembungan tarif (mark-up) sekaligus menghindarkan pejabat umum dari sanksi pelanggaran kode etik profesi.

1. Plafon Maksimal Honorarium Notaris Berdasarkan Nilai Akta (Pasal 36 UUJN)

Undang-Undang Jabatan Notaris membagi struktur honorarium ke dalam dua kelompok nilai:

1. Akta dengan Nilai Ekonomis

Honorarium ditentukan berdasarkan persentase bertingkat dari nilai objek akta:

• Nilai objek akta sampai dengan Rp 100.000.000: Maksimal 2,5%.
• Nilai objek akta di atas Rp 100.000.000 hingga Rp 1.000.000.000: Maksimal 1,5%.
• Nilai objek akta di atas Rp 1.000.000.000: Maksimal 1%.

2. Akta dengan Nilai Sosiologis

Akta yang tidak memuat nilai komersial (seperti akta kuasa, akta wasiat, akta pendirian yayasan, atau akta keterangan hak waris) dibatasi honorariumnya maksimal Rp 5.000.000 per akta, disesuaikan dengan fungsi sosial dokumen.

2. Batas Uang Jasa PPAT Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021

Peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui akta-jual-beli (AJB), akta tukar-menukar, atau akta hibah berada di bawah yurisdiksi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 32 PP No. 24/2016 jo Permen ATR/BPN No. 33/2021 menetapkan ketentuan biaya berikut:

• Batas Maksimal Uang Jasa PPAT: Maksimal 1% dari nilai transaksi yang tertera pada akta.
• Cakupan Jasa: Batas persentase 1% tersebut sudah mencakup honorarium pembuatan akta PPAT dan jasa proses pendaftaran balik nama sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat.
• Larangan Pemungutan Melebihi Batas: PPAT dilarang memungut uang jasa melebihi ketentuan 1% dengan alasan biaya operasional tambahan.

3. Pemisahan Tegas Komponen Jasa Hukum vs Setoran Pajak dan PNBP

Konflik antara klien dan kantor notaris umumnya timbul akibat ketiadaan invoice rincian biaya. Komponen pengeluaran transaksi properti wajib dipisahkan antara pos jasa kantor dan pos penerimaan negara:

1. Pajak Penghasilan (PPh Final 2,5%): Beban kewajiban penjual tanah yang disetorkan langsung ke kas negara via e-Billing DJP.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (bphtb 5%): Beban kewajiban pembeli yang disetorkan ke kas daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
3. Pengecekan Sertifikat Elektronik BPN: Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi sebesar Rp 50.000 per sertifikat di BPN.
4. Pendaftaran Balik Nama Sertifikat BPN: Dihitung dengan rumus resmi BPN: (Nilai Tanah per meter persegi x Luas Tanah / 1.000) + Rp 50.000.

4. Simulasi Rincian Biaya Transaksi Properti Rp 2 Miliar di DKI Jakarta

Berikut simulasi penghitungan transparan transaksi jual beli tanah dan bangunan senilai Rp 2.000.000.000:

5. Komparasi Dasar Hukum Biaya Notaris vs PPAT

Meskipun pejabat yang sama sering memegang dua jabatan rangkap (Notaris sekaligus PPAT), payung hukum tarif keduanya berbeda:

6. Kewajiban Layanan Cuma-Cuma (Pro Bono) bagi Warga Tidak Mampu

Pasal 37 UUJN mewajibkan Notaris memberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Notaris yang menolak permohonan akta tanpa alasan sah dapat dijatuhi sanksi peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pemohon layanan cuma-cuma wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) resmi dari kantor kelurahan domisili untuk memenuhi tertib administrasi protokol notaris.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Berapa batas maksimum honorarium Notaris berdasarkan UUJN di Jakarta?

Berdasarkan Pasal 36 UU Jabatan Notaris, honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis setiap akta: hingga Rp 100 juta maksimal 2,5%, antara Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar maksimal 1,5%, dan di atas Rp 1 miliar maksimal 1% dari nilai objek akta.

Apa saja komponen biaya dalam kuitansi resmi kantor Notaris PPAT?

Biaya terdiri dari 3 pos terpisah: Honorarium jasa profesional Notaris/PPAT, Biaya Pajak Negara & Daerah (PPh Final 2,5% dan BPHTB 5%), serta PNBP resmi instansi (validasi, pengecekan sertifikat, pendaftaran SK Badan Hukum).