Apa itu Sanksi Administrasi Pajak?
Dasar Hukum
Contoh Kasus & Penerapan
Butuh bantuan terkait Sanksi Administrasi Pajak?
Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.
Pilih Kota Anda:
Istilah Terkait
Baca Juga
Kewajiban Pajak Penghasilan Ekspatriat dan Founder WNA: Status SPDN, SPLN, dan Perjanjian Tax Treaty
Founder WNA yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dengan tarif progresif PPh 21 atas penghasilan global (worldwide income), sedangkan pemegang saham WNA non-residen dipotong PPh 26 flat 20% atas dividen perseroan kecuali terdapat fasilitas penurunan tarif (10%–15%) melalui pemanfaatan Tax Treaty (P3B/DTA).
Kriteria dan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022
Tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% berlaku bagi wajib pajak beromzet maksimal Rp 4,8 Miliar setahun berdasarkan PP 55/2022. Orang pribadi mendapatkan pembebasan pajak atas omzet hingga Rp 500 Juta. Fasilitas berlaku terbatas: 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV, dan 7 tahun untuk Orang Pribadi sebelum wajib beralih ke pembukuan tarif umum Pasal 17.
Batas Waktu dan Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan Badan Sesuai UU HPP
Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun buku. Keterlambatan memicu denda administrasi Pasal 7 UU KUP sebesar Rp 1.000.000 plus bunga bulanan berbasis suku bunga acuan pasar keuangan UU HPP. Perusahaan dapat mengajukan perpanjangan 2 bulan menggunakan Formulir 1771-Y sebelum batas akhir berakhir.