PNBP Kemenkumham: Biaya Pengecekan Nama PT dan SK Notaris

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengecekan nama PT dan pengesahan SK Notaris disetor langsung ke kas negara melalui sistem AHU Kemenkumham. Biaya ini mutlak diperlukan sebelum proses pendirian PT atau pembuatan akta bisa dilanjutkan secara legal.

Apa Itu PNBP Kemenkumham?

PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah tarif resmi yang dikenakan oleh negara atas layanan publik tertentu. Dalam konteks layanan hukum dan pendirian badan usaha, PNBP dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Ketika Anda mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atau mendaftarkan perubahan akta, Notaris tidak menyimpan seluruh biaya yang Anda bayarkan. Sebagian dari biaya tersebut harus disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP.

Rincian Biaya PNBP untuk Layanan Notarial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenkumham, berikut adalah beberapa tarif yang paling sering digunakan dalam transaksi bisnis:

Catatan: Tarif di atas adalah biaya resmi negara, belum termasuk honorarium Notaris yang memproses dokumen Anda.

Prosedur Pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP saat ini sudah sepenuhnya digital dan terintegrasi dengan sistem perbankan nasional.

1. Notaris Mengakses SABH: Notaris Anda akan masuk ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kemenkumham.
2. Generate Kode Billing: Sistem akan mengeluarkan kode billing (mirip seperti nomor virtual account) yang spesifik untuk layanan yang Anda ajukan (misalnya, pesan nama PT).
3. Pembayaran ke Kas Negara: Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, atau teller bank persepsi (bank yang ditunjuk negara).
4. Konfirmasi Otomatis: Begitu pembayaran masuk, sistem AHU akan terbuka secara otomatis sehingga Notaris bisa melanjutkan proses pendaftaran atau pengesahan.

Analogi yang mudah dipahami: Membayar PNBP itu seperti membeli tiket jalan tol. Gerbang tol (sistem Kemenkumham) tidak akan terbuka sebelum Anda melakukan tap kartu (membayar kode billing).

Peran Notaris dalam Proses PNBP

Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memfasilitasi akses Anda ke sistem negara. Mereka tidak bisa mempercepat atau melewati kewajiban PNBP ini.

⚠️ Jebakan umum: Beberapa biro jasa tidak resmi sering kali me-mark-up (menaikkan) biaya PNBP dengan alasan "biaya administrasi negara". PNBP adalah tarif tetap (fixed). Jika Anda diminta membayar Rp 500.000 untuk sekadar "pesan nama PT", Anda berhak menanyakan bukti pembayaran (voucher) PNBP resmi yang hanya bernilai Rp 200.000.

Mengapa Pengecekan Nama PT Dikenakan Biaya?

Negara mengenakan biaya Rp 200.000 untuk pengecekan nama PT guna mencegah pendaftaran nama perusahaan yang asal-asalan. Biaya ini mengamankan (me-lock) nama PT yang Anda pilih selama 60 hari ke depan, sehingga tidak ada orang lain di seluruh Indonesia yang bisa mendaftarkan PT dengan nama yang persis sama selama masa berlakunya.

Kesalahan Umum dalam Pembayaran PNBP

• Kode Billing Kedaluwarsa: Kode billing PNBP umumnya memiliki masa berlaku yang singkat (biasanya beberapa hari). Jika Anda menunda pembayaran, kode tersebut akan hangus dan Notaris harus men-generate kode baru.
• Salah Input Nominal: Karena dibayarkan secara online, pastikan nominal yang ditransfer sama persis hingga digit terakhir.
• Miskomunikasi Status Pembayaran: Selalu minta bukti cetak atau tangkapan layar (screenshot) dari Notaris yang menunjukkan bahwa PNBP telah berstatus LUNAS di sistem Kemenkumham.

Langkah Selanjutnya

Untuk memastikan kelancaran pendirian bisnis Anda tanpa biaya tersembunyi, pastikan Anda bekerja sama dengan pejabat yang memiliki kewenangan resmi. Temukan dan bandingkan spesialisasi Notaris terdekat di platform Jasa.Legal yang telah terverifikasi.