Notaris & PPAT
Mendirikan PT melalui Notaris: Syarat, Biaya, dan Proses Lengkap 2025
🛡️
Ditinjau & Diverifikasi Ahli (E-E-A-T Co-Author)
Kantor Notaris PPAT ABIDAMitra Resmi Jasa.LegalPanduan mendirikan PT melalui Notaris berdasarkan UU Cipta Kerja: syarat dokumen, biaya jasa dan PNBP Kemenkumham, alur 6 tahap dari pemesanan nama hingga NIB OSS-RBA, serta perbandingannya dengan PT Perorangan.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Notaris adalah proses pembuatan akta otentik pendirian badan hukum yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendirian PT persekutuan modal mewajibkan minimal 2 orang pendiri dan penyetoran modal minimal 25% dari total modal dasar perseroan ke dalam rekening perseroan. Seluruh rangkaian prosedur legalitas dari pemesanan nama hingga terbitnya Surat Keputusan Kemenkumham dan NIB OSS-RBA umumnya berlangsung selama 3 hingga 7 hari kerja. Kepemilikan akta notaris dan status badan hukum resmi memberikan perlindungan pemisahan harta pribadi serta membuka akses perbankan dan perizinan usaha bagi Anda.
Legalitas badan usaha merupakan fondasi paling krusial sebelum Anda meluncurkan kegiatan komersial, menjalin kemitraan strategis, maupun mengajukan fasilitas permodalan ke lembaga keuangan. Pemahaman mendalam mengenai hierarki regulasi, struktur permodalan, klasifikasi bidang usaha, dan prosedur pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM RI akan menjauhkan bisnis Anda dari risiko sengketa kepemilikan saham serta hambatan perizinan berusaha di kemudian hari.
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Status badan hukum (rechtspersoon) memberikan kapasitas hukum mandiri kepada PT sebagai subjek hukum perdata yang terpisah dari individu-individu yang mendirikannya.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TIGA PILAR YURIDIS PERSEROAN TERBATAS (PT) │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. Subjek Hukum Mandiri │ Bertindak atas nama sendiri dalam │
│ (Persona Standi in Judicio)│ hubungan bisnis dan pengadilan │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. Tanggung Jawab Terbatas │ Tanggung jawab pemegang saham │
│ (Limited Liability) │ sebatas porsi saham yang disetor │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. Persekutuan Modal Murni │ Modal terbagi atas lembar saham │
│ (Kapitaalvennootschap) │ yang dapat dialihkan secara sah │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Status badan hukum PT berfungsi seperti perisai pelindung finansial bagi Anda. Jika perusahaan mengalami kerugian operasional atau kebangkrutan di masa depan, aset pribadi Anda seperti rumah tinggal, kendaraan, dan tabungan keluarga terlindungi secara hukum dari sita eksekusi utang perseroan, sepanjang Anda tidak melakukan tindakan melawan hukum (piercing the corporate veil).
Kewajiban mendirikan PT melalui akta otentik Notaris ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT:
Perseroan Terbatas di Indonesia terbagi menjadi dua klasifikasi utama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal (PT Biasa) dan PT Perorangan khusus untuk skala usaha mikro dan kecil. Pemahaman komparatif antara kedua entitas ini sangat penting agar Anda dapat menentukan bentuk badan hukum yang paling efisien dan sesuai dengan rencana ekspansi bisnis Anda:
| Parameter Pembeda | PT Persekutuan Modal (PT Biasa) | PT Perorangan (Skala Usaha Mikro & Kecil) |
|---|---|---|
| Dasar Regulasi | UU No. 40/2007 jo UU No. 6/2023 (UU Cipta Kerja) | PP No. 8/2021 jo Permenkumham No. 21/2021 |
| Jumlah Pendiri & Pemegang Saham | Minimal 2 orang atau lebih (WNI, WNA, atau Badan Hukum) | Wajib tepat 1 orang individu (WNI berusia minimal 17 tahun) |
| Keterlibatan Notaris | Wajib dibuat dengan Akta Notaris otentik | Tidak melalui Notaris (Pernyataan Pendirian mandiri secara online) |
| Batasan Modal & Omzet Usaha | Tidak ada batasan maksimal (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) | Maksimal modal usaha ≤ Rp 1 Miliar dan omzet tahunan ≤ Rp 5 Miliar |
| Struktur Organ Perseroan | Wajib memiliki RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris terpisah | Pendiri bertindak sebagai Direktur tunggal tanpa Dewan Komisaris |
| Status Modal Asing (PMA) | Dapat berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) | Wajib 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) individu |
| Biaya Pengesahan & PNBP | Tarif PNBP Kemenkumham Rp 300.000 – Rp 5.000.000 + Honor Notaris | Tarif PNBP pendaftaran Rp 50.000 tanpa biaya honorarium notaris |
| Fleksibilitas Pendanaan Investor | Sangat fleksibel (dapat menerbitkan saham baru untuk investor luar) | Terbatas; wajib konversi ke PT Biasa via Notaris jika investor masuk |
PT Perorangan sangat ideal untuk pengusaha pemula yang merintis bisnis solo dengan perputaran modal terbatas. Sebaliknya, jika Anda berencana mengumpulkan modal dari beberapa rekan pendiri, menargetkan pendanaan dari venture capital, atau berpartisipasi dalam tender proyek berskala besar, PT Persekutuan Modal melalui Akta Notaris adalah pilihan mutlak sejak hari pertama.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) mewajibkan para pendiri untuk melengkapi lima kelompok persyaratan dokumen dan data yuridis sebelum Notaris dapat memproses draf akta. Kelengkapan berkas yang valid akan mempercepat verifikasi data pada sistem elektronik Kemenkumham:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5 KELOMPOK DOKUMEN PERSYARATAN PENDIRIAN PT │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Nama Perseroan Terbatas (Minimal 3 kata baku bahasa Indonesia)│
│ 2. Data Identitas Lengkap Para Pendiri, Direksi, & Komisaris │
│ 3. Struktur Modal (Modal Dasar, Modal Ditempatkan & Disetor) │
│ 4. Klasifikasi Bidang Usaha (Pemilihan Kode KBLI 2020 5 Digit) │
│ 5. Alamat Domisili Usaha & Bukti Legalitas Tempat Usaha │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, penamaan PT PMDN wajib mematuhi ketentuan baku:
Para pendiri wajib menentukan bidang kegiatan usaha perseroan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) edisi 2020 dengan kode 5 (lima) digit. Kode KBLI ini dicantumkan dalam pasal maksud dan tujuan Anggaran Dasar dan menjadi dasar analisis tingkat risiko usaha di portal OSS-RBA.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Notaris dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis yang terintegrasi antara kantor Notaris, portal AHU Online Kemenkumham, dan sistem OSS-RBA.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ALUR 6 TAHAP PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tahap 1: Pengecekan & Pemesanan Nama PT di Portal AHU Online │
│ ↓ │
│ Tahap 2: Penyusunan Draf Anggaran Dasar oleh Notaris │
│ ↓ │
│ Tahap 3: Penandatanganan Minuta Akta Pendirian di Depan Notaris │
│ ↓ │
│ Tahap 4: Pengesahan Badan Hukum & Terbit SK Menkumham │
│ ↓ │
│ Tahap 5: Penerbitan NPWP Badan & Pendaftaran Akun Pajak │
│ ↓ │
│ Tahap 6: Penerbitan NIB & Izin Usaha Berbasis Risiko di OSS-RBA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Notaris melakukan pengecekan ketersediaan nama perseroan di pangkalan data AHU Online Kemenkumham. Setelah nama diverifikasi belum digunakan pihak lain, Notaris membayarkan voucer PNBP pemesanan nama. Sistem Ditjen AHU akan menerbitkan bukti pemesanan nama yang mengunci nama PT tersebut selama masa berlaku 60 (enam puluh) hari kalender.
Notaris menyusun draf Anggaran Dasar perseroan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Draf ini merinci nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdiri perseroan (dapat berlaku seumur hidup), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (KBLI 2020), jumlah modal dasar dan modal disetor, nilai nominal per lembar saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Temukan dan konsultasikan berkas Anda langsung ke kantor Notaris terverifikasi di wilayah Anda melalui Jasa.Legal.
Seluruh pendiri atau kuasa hukum sah yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Otentik hadir secara fisik di hadapan Notaris dan minimal 2 (dua) orang saksi instrumen. Notaris membacakan seluruh isi minuta akta pendirian, mengonfirmasi identitas para pihak, dan memastikan kesepakatan disetujui tanpa paksaan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan basah di lembar minuta akta.
Notaris menginput data akta pendirian ke sistem AHU Online dan melunasi voucer PNBP pengesahan badan hukum. Setelah data divalidasi secara elektronik, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada detik SK Menkumham ini terbit, PT resmi sah berstatus sebagai badan hukum mandiri yang diakui oleh negara.
Setelah SK Kemenkumham terbit, data perseroan secara otomatis terintegrasi ke sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perseroan akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan berformat 16 digit beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak. Pengurus perseroan selanjutnya dapat mengaktifkan akun pajak digital perusahaan untuk kebutuhan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa.
Tahap akhir adalah pendaftaran hak akses di portal Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Kementerian Investasi/BKPM. Sistem OSS akan memverifikasi bidang usaha KBLI yang tertera di akta dan menerbitkan:
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) memerlukan komponen biaya yang terbagi menjadi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi Kementerian Hukum dan honorarium jasa hukum Notaris. Tarif PNBP pengesahan badan hukum telah diatur secara resmi oleh pemerintah berdasarkan skala modal perseroan:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ STRUKTUR KOMPONEN BIAYA PENDIRIAN PT (PERUSAHAAN) │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Komponen Negara (PNBP Resmi) │ Pemesanan nama, pengesahan badan │
│ │ hukum, & Berita Negara (BNRI) │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Komponen Jasa Notaris │ Penyusunan akta, pembacaan minuta,│
│ │ pendaftaran AHU, & konsultasi │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Komponen Perizinan OSS-RBA │ Tarif Resmi Pemerintah = Rp 0 │
│ │ (Gratis tanpa pungutan negara) │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
| Komponen Pengeluaran | PT Skala Mikro (Modal ≤ Rp 25 Juta) | PT Skala Kecil (Modal > Rp 25 Juta – Rp 1 Miliar) | PT Skala Menengah (Modal > Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar) | PT Skala Besar / PMA (Modal > Rp 5 Miliar) |
|---|---|---|---|---|
| PNBP Pemesanan Nama PT | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| PNBP Pengesahan SK Menkumham | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 |
| PNBP Berita Negara (BNRI) | Rp 200.000 – Rp 350.000 | Rp 350.000 – Rp 500.000 | Rp 500.000 – Rp 750.000 | Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 |
| Honorarium Notaris (Estimasi) | Rp 2.000.000 – Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 – Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 – Rp 15.000.000 |
| Penerbitan NIB di OSS-RBA | Rp 0 (Gratis) | Rp 0 (Gratis) | Rp 0 (Gratis) | Rp 0 (Gratis) |
| Estimasi Total Biaya Legalitas | Rp 2.700.000 – Rp 4.350.000 | Rp 4.150.000 – Rp 6.300.000 | Rp 6.700.000 – Rp 10.450.000 | Rp 13.200.000 – Rp 21.700.000 |
Catatan: Rentang honorarium Notaris dapat berbeda di tiap wilayah operasional kabupaten/kota sesuai dengan kompleksitas Anggaran Dasar dan layanan pendampingan pengurusan perizinan lanjutan.
[!WARNING]
⚠️ Jebakan Umum: Pemilihan KBLI yang Tidak Sesuai dan Zonasi Domisili Ilegal
Memilih kode KBLI yang tidak sinkron dengan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) akan menghambat penerbitan izin operasional perseroan Anda. Penggunaan alamat rumah tinggal di zonasi permukiman yang melarang fungsi komersial juga berisiko menggagalkan verifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pembukaan rekening bank perseroan.
Banyak pendiri perseroan terjebak memasukkan puluhan kode KBLI secara serampangan ke dalam Anggaran Dasar dengan asumsi bahwa perusahaan dapat menjalankan semua jenis bisnis sekaligus. Praktik ini justru menimbulkan beban perizinan yang berat, karena setiap kode KBLI pada sistem OSS-RBA menuntut pemenuhan standar teknis, komitmen sertifikasi, dan persyaratan lokasi tersendiri. Beberapa bidang usaha khusus (seperti konstruksi, kesehatan, atau logistik) bahkan melarang pencampuran kegiatan usaha dengan aktivitas perdagangan umum dalam satu badan hukum yang sama (single purpose entity).
Selain masalah KBLI, ketidakpatuhan terhadap zonasi tata ruang kota menjadi penyebab utama terhambatnya operasional PT baru. Pemerintah daerah di wilayah metropolitan melarang keras penerbitan izin usaha di zona perumahan murni. Jika Anda belum memiliki kantor fisik permanen, pastikan Anda menggunakan alamat Virtual Office resmi yang telah mengantongi izin operasional gedung perkantoran legal sebelum Notaris mendaftarkan domisili usaha Anda ke Kemenkumham.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang aman dan berkekuatan hukum penuh menuntut ketelitian Anda dalam memilih Notaris korporasi yang kredibel. Pengurusan legalitas badan usaha melibatkan aspek permodalan dan pembagian kewenangan organ perseroan yang berdampak langsung pada kelangsungan investasi jangka panjang Anda:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ KRITERIA EVALUASI NOTARIS KORPORASI TERPERCAYA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Status Keaktifan SK Jabatan Resmi di Pangkalan Data AHU Online│
│ 2. Keahlian Regulasi Hukum Perseroan, KBLI 2020, & Sistem OSS-RBA│
│ 3. Transparansi Rincian Pembayaran PNBP & Penyerahan Minuta Akta │
│ 4. Pendampingan Drafting Klausul Pemegang Saham Anti-Sengketa │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Direktori Jasa.Legal memuat profil Notaris terverifikasi di seluruh kota besar Indonesia untuk membantu pengurusan akta pendirian, penyesuaian anggaran dasar, hingga perizinan legalitas badan usaha Anda secara transparan dan tuntas.
Untuk memahami siklus legalitas badan usaha secara menyeluruh, Anda juga dapat meninjau panduan pelengkap berikut:
Berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan. Namun, minimal 25% dari modal dasar tersebut wajib ditempatkan dan disetor penuh ke kas perseroan yang dibuktikan dengan bukti setoran yang sah.
Para pendiri wajib menghadap Notaris untuk menandatangani Akta Pendirian, atau menunjuk kuasa melalui Surat Kuasa Otentik notariil jika berhalangan hadir. Pengesahan SK Badan Hukum ke Kemenkumham dilakukan sepenuhnya secara digital melalui sistem AHU Online oleh Notaris.
Setelah para pendiri menandatangani minuta akta dan pembayaran PNBP diselesaikan, Notaris memproses pendaftaran secara instan di AHU Online. SK Pengesahan Badan Hukum umumnya terbit dalam waktu 1 hingga 2 hari kerja.
PT Persekutuan Modal didirikan oleh minimal 2 orang atau badan hukum dan wajib dibuat melalui akta otentik Notaris. Sedangkan PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 orang pemilik untuk kategori usaha mikro dan kecil (UMK) tanpa akta Notaris, melalui pernyataan pendirian mandiri di AHU Online.
Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) adalah dokumen wajib sebelum ahli waris bisa mencairkan tabungan, mengurus balik nama sertifikat, atau mengklaim aset almarhum. Lembaga yang berwenang berbeda-beda berdasarkan golongan pewaris: Kelurahan/Desa (WNI Bumiputera), Notaris (WNI non-Bumiputera), atau Balai Harta Peninggalan (WNA). Proses memakan 3–14 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen.
Biaya jasa Notaris untuk mendirikan PT berkisar Rp 2.000.000–5.000.000 untuk akta pendirian. Namun total biaya resmi mendirikan PT termasuk PNBP Kemenkumham (Rp 200.000–500.000), materai, dan pengurusan NIB OSS bisa mencapai Rp 3.000.000–8.000.000. Tidak ada tarif nasional baku — setiap Notaris menetapkan tarif sendiri, tapi honorarium tidak boleh bertentangan dengan kepatutan.
Wasiat harus dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan akta autentik (untuk wasiat olografis pun harus dititipkan ke Notaris). Pembuat wasiat harus minimal 18 tahun atau sudah menikah. Isi wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie — bagian wajib yang dilindungi UU untuk anak kandung dan orang tua. Wasiat wajib didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Kemenkumham.
Anda seorang profesional hukum? Kendalikan data profil publik Anda dan kelola permintaan klien yang masuk secara sistematis.
© 2026 Jasa.Legal. Hak cipta dilindungi. |
Optimized by jasaseo.id